Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

DPR Kawal Efektivitas APBN Demi Penyelamatan Rakyat Saat Pandemi

Selasa, 31 Agustus 2021 | Agustus 31, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-08-31T13:19:10Z

 

Foto Bersama dengan Perwakilan Fraksi usai menerima Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI di Gedung Nusantara II. Foto : Jaka/mr

 


Jakarta, Detakterkini.com- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan bahwa DPR akan mengawal pengelolaan APBN yang efektif demi penyelamatan rakyat. Pengawalan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan program-program penanganan pandemi Covid-19.







 


“DPR RI dapat memahami kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat perkembangan pandemi Covid-19,” kata Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021). Rapat ini dihadiri mantan Pimpinan DPR RI terdahulu.






 


Menurut mantan Menko PMK ini, politik anggaran yang dilaksanakan DPR melalui komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja APBN. Peningkatan tersebut, kata Puan, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran.


 






“Pemerintah agar dapat mengelola APBN yang semakin berkualitas dalam penanganan pandemi dan dampaknya, tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada rakyat, dan menjalankan program strategis nasional secara selektif dan prioritas,” tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.






 


Dijelaskan Puan, pendapatan negara mengalami tekanan akibat dampak pandemi Covid-19 pada aktivitas perekonomian dalam APBN 2020 dan 2021. Belanja negara disebutnya mengalami tambahan kebutuhan anggaran untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional.


 






“Hal tersebut mengakibatkan APBN bertumpu pada pembiayaan melalui utang, yang tidak dapat dihindarkan, dan juga telah memperoleh dukungan dari DPR RI,” ujar Puan. Dalam kondisi APBN yang demikian ini, tambah Puan, maka tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial.


 






Puan juga mengingatkan agar belanja negara pada Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki kualitas yang baik dan ditandai dengan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam pembahasan APBN 2022 yang masih berjalan, tegas Puan, DPR akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi.


 






“Sehingga pada tahun 2022 pemerintah tetap dapat fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas, serta pelayanan umum, dan tidak melakukan refocusing berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat,” terang Puan.


 






Pemerintah juga diingatkan agar Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan. Hal tersebut, menurut Puan, menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.


 






“Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat aktivitas perekonomian masyarakat,” ungkap Puan.






 


Ditambahkan Puan, DPR akan memberikan atensi pada upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Hal itu menurut Puan perlu dilakukan mengingat kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, sekaligus meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit.


 






“Dalam mengelola Pembiayaan Defisit APBN, DPR RI akan memastikan agar Pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang,” papar legislator dapil Jawa Tengah V tersebut. 



×
Berita Terbaru Update